Proyek APBD Pemda Subang Tahun Anggaran 2022 Harus Dibatalkan

SUBANG, jabaribernews.com -Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) harusnya menjadi sistem layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bersih dari persekongkolan dan terlepas dari unsur korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

Lain hal yang terjadi di Kabupaten Subang, SPSE malah menjadi ajang untuk melakukan persekongkolan yang lebih masif dan terstruktur.

Dikarenakan antara panitia UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) dan penyedia tidak berkomunikasi secara langsung di proses pelelangan.

Baca Juga: Piala Dunia Qatar 2022, Argentina vs Meksiko Mestinya Argentina Menang

Dengan adanya sistem ini panitia dan penyedia serta unsur pendukung lainnya lebih leluasa mengatur skema kemenangan tender dengan dalih keterbukaan publik melalui layanan internet.

Dalam proses pelelangan melalui SPSE di Kabupaten Subang ditemukan bukti indikasi pengaturan yang dilakukan oleh panitia dan beberapa penyedia barang dan jasa melalui persyaratan dukungan quarry yang hanya satu penyedia dukungan yang masuk kualifikasi yaitu PT APS.

Aroma dugaan pengaturan pemenang tender terlihat hampir 95% pemenang tender dengan penawar tunggal.

Baca Juga: Legalitas Dewan Pengupahan Dipertanyakan Serikat Pekerja Majalengka

Setelah ditelusuri oleh seorang praktisi tender inisial AAk ditemukan persyaratan teknis pada dokumen tender yang hanya bisa dipenuhi oleh satu perusahaan penyedia jasa dukungan quarry yaitu PT APS yang dianggap memiliki dokumen lengkap.