• Jumat, 29 September 2023

Alasan Fraksi PKS Menolak Ibu Kota Negara Dipindahkan

- Selasa, 18 Januari 2022 | 14:23 WIB
Istana Presiden di Ibu Kota Negara di Kalimantan Timir,  rancangan I Nyoman Nuarta.*
Istana Presiden di Ibu Kota Negara di Kalimantan Timir, rancangan I Nyoman Nuarta.*

jabaribernews.com -Pada rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN, Selasa dini hari (18/01/2022) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menolak RUU IKN dibawa ke dalam rapat paripurna.

Anggota Pansus RUU IKN DPR dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, mengungkapkan alasan kenapa Fraksi PKS menolak RUU IKN jadi UU.

Rencana pemindahan ibu kota negara mulai tahun 2024, menurut Fraksi PKS, tidak terdapat dalam UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.

Baca Juga: Hanya PKS yang Tidak Setuju, DPR Menyetujui RUU IKN Disahkan jadi UU

Pemindahan ibu kota, kata Fraksi PKS , mengindikasikan pemerintah tidak mengacu pada rencangan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025.

Fraksi PKS memandang tidak dipakainya UU RPJN 2005-2025 menyebabkan pencapaian tujuan menjadi tidak terarah dan tidak terkontrol .

Fraksi PKS juga khawatir memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah lainnya menyebabkan terputusnya ikatan kolektif bangsa dari rantai sejarah perjuangan bangsa.

Jakarta, menurut Fraksi PKS, merupakan daerah yang memiliki sejarah perjuangan bangsa.

Fraksi PKS jugga memandang RUU IKN ini masih memuat potensi masalah baik secara formil maupun materiil.

Potensi masalah teresebut, mulai dari proses pembahasan yang sangat singkat hingga banyaknya substansi yang belum dibahas secara tuntas.

Baca Juga: Gus Muhaimin Meminta Pemerintah Mewaspadai Lonjakan Omicron

Fraksi PKS menilai beberapa materi muatan yang terdapat di RUU IKN mengandung permasalahan konstitusionalitas.

Konsep IKN yang dirancang sebagai daerah khusus tanpa adanya penjelasan yang lebih lanjut di dalam RUU IKN, tidak sejalan dengan konsep NKRI.

Konsep NKRI tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 18 UUD 1945 dan konsensus nasional 4 pilar kebangsaan.

Halaman:

Editor: Nanang Supriatna

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

X