GMNI dan HMI Mendemo KPU Kabupaten Majalengka, Meminta Seleksi Anggota PPK Transparan

MAJALENGKA, jabaribernews.com -Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Majalengka dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majalengka berunjuk rasa meminta transparansi seleksi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

GMNI dan HMI mendesak KPU Majalengka agar lebih terbuka. KPU Majalengka diminta mengumumkan ulang dengan mencantumkan hasil nilai peserta seleksi calon PPK secara jujur, terbuka, dan transparan kepada publik.

"Yang paling fatal itu kami menemukan dokumentasi (di Sipol KPU): KPU Majalengka meloloskan salahsatu anggota PPK yang terdaftar di anggota partai politik," kata Ketua Umum HMI Majalengka Agi Muhlis Bahari, Selasa (20/12/2022).

Baca Juga: Situ Lengkong Panjalu Tahun 2023 Direvitalisasi dengan Anggaran Rp40 Milyar

Menurut Agi , hal tersebut telah melanggar aturan KPU. Ia berharap seleksi anggota PPK jangan sampai dipolitisasi, karena akan mencederai demokrasi di Tanah Air.

"Dalam hal ini KPU Majalengka seakan-akan tidak memiliki sikap jelas terhadap aturan KPU-nya sendiri. Sehingga kami pun mempertanyakan sikap KPU Majalengka," ucapnya.

"Kami akan meneruskan advokasi, karena demokrasi itu harus dikawalkan, jangan sampai demokrasi ini malah dipolitisasi," imbuhnya.

Ketua DPC GMNI Majalengka, Totong Karim mengatakan pihaknya menyayangkan KPU Majalengka, terkait persoalan rekrutmen seleksi badan ad hoc calon PPK.

GMNI menilai ada ketidaktransparanan dalam pengumuman rekrutmen PPK tersebut. Sebagai catatan, tahapan pendaftaran rekrutmen PPK telah dimulai pada 20 November 2022, dan penetapan calon PPK pada 15 Desember 2022.

Baca Juga: Semarak Festival Belanja Akhir Tahun: Kunci Utama Daya Tarik E-Commerce

Aksi demonstrasi GMNI dan HMI dilakukan sebagai upaya demi terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

Jika proses pembentukan penyelenggara pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis dan transparan, pihaknya khawatir pemilu tidak menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

“Kami melaksanakan aksi ini karena tidak mau pemilu gagal,” ujarnya, Selasa (20/12/2022).

“Kami akan melaporkan KPU Majalengka ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat , serta sedang mengkaji untuk menempuh upaya hukum ke pengadilan tata usaha negara (PTUN),” ujarnya lagi.